Tiakur (09/09) – Pemerintah Desa Tounwawan menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program Desa Anti Korupsi. Hal itu terlihat dari pertemuan antara pihak pemerintah desa yang diwakili Sekretaris Desa Sosfater Nahakleky, SE bersama Asisten II Setda Maluku Barat Daya Johsez H.F. Leunufna, SE., M.Si. yang digelar 09 September 2025 di ruang kerja Asisten II Setda.

Dalam pertemuan itu, Sekretaris Desa Tounwawan menegaskan bahwa pihaknya siap menjalankan tata kelola desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. “Kami ingin Tounwawan menjadi contoh desa yang bebas dari praktik korupsi,” ungkap Sosfater.

Asisten II J. Leunufna pun memberi apresiasi atas komitmen tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan Desa Anti Korupsi hanya dapat dicapai melalui sinergi lintas sektor, serta keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa.

Selain membicarakan strategi, pertemuan ini juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat agar warga semakin peduli dan berani mengawasi jalannya pemerintahan desa. Dengan begitu, masyarakat tak hanya jadi penerima manfaat, tapi juga pengawas aktif.

Untuk diketahui, penetapan 10 Desa percontohan anti korupsi tahun 2025 di Maluku oleh Gubernur Hendrik Lewerissa mendapat perhatian publik.

Juru bicara Gubernur Maluku Kasrul Selang pun membenarkan bahwa penetapan 10 Desa tersebut, tidak asal-asalan tetapi berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan.   

Dijelaskan, Desa Percontohan anti korupsi tahun 2025 yang ditetapkan Gubernur berdasarkan Surat Ketua KPK-RI Nomor : B/1776/DKM.01.02/80-84/04/2024 tanggal 1 April 2024, perihal bimbingan teknis Perluasan Desa Antikorupsi . 

Dari total 1.240 Desa tersebar di 11 Kabupaten/Kota. Hanya 10 Desa yang ditetapkan. Faktanya, Desa Tounwawan menjadi satu-satunya desa dari Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai perwakilan di antara 117 desa di kabupaten tersebut, yang notabene Kabupaten tersebut masih berstatus 3T.